Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan melakukan pengamanan di 56.636 fasilitas publik yang akan digunakan untuk perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Pengamanan dilakukan di gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun kereta, pelabuhan, bandar udara, objek wisata, hingga objek-objek kegiatan untuk perayaan tahun baru.
"Di dalam pelaksanaan pengamanan tempat-tempat ibadah kami juga bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan juga organisasi masyarakat," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Persiapan Nataru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12).
Sigit menyebut, disiapkan juga sebanyak 2.629 posko yang terdiri dari posko pengamanan, posko pelayanan, dan posko terpadu. Pihaknya pun akan mengerahkan 167 ribu personel dalam pengamanan rangkaian Nataru yang terdiri dari Polri, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Untuk seluruh rangkaian kegiatan pengamanan itu sendiri kita melibatkan kurang lebih 166.791 personel, terdiri dari 101 ribu personel Polri, kemudian ditambah dengan dari TNI, tadi Pak Panglima [TNI] sampaikan kurang lebih ada 23 ribu, dan sisanya dari seluruh stakeholder terkait,” ujar dia.
Lebih lanjut, imbuh dia, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan rangkaian kegiatan Nataru berjalan lancar.
Dalam hal ini, pengaturan lalu lintas, baik di jalur darat, laut, dan udara telah disiapkan guna mengantisipasi kepadatan saat arus mudik dan arus balik Nataru.
Untuk mengantisipasi meluapnya jumlah kendaraan yang melintasi jalur darat, akan dilakukan rekayasa lalu lintas terkait pengaturan saat terjadi kepadatan. Mengingat, sebanyak 44 juta orang diprediksi akan bepergian selama periode libur Nataru.
"Artinya, pada saat memang situasi sangat padat khususnya di jalan tol, tentu akan kita berlakukan proses rekayasa mulai dari contra flow sampai dengan one way (satu arah),” tutur Sigit.
Selain itu, Sigit mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, terutama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Jasa Marga, dalam memberlakukan kebijakan tersebut.
“Namun, sebelumnya kita akan memberikan informasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat baik melalui jalur radio, jalur TV, ataupun jalur-jalur informasi yang bisa kita berikan sehingga masyarakat tentunya akan siap dan tidak terganggu dengan proses rekayasa yang kita laksanakan,” tutur Sigit.
Disampaikan Sigit, pengaturan juga akan dilakukan guna menjamin kelancaran distribusi bahan pokok dan bahan bakar minyak untuk kebutuhan Nataru. Dalam hal ini, pemerintah terus mengontrol harga sembako agar harganya tetap terkendali.
Pengaturan ini juga termasuk pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri untuk mengawasi peredaran sembako di lapangan.
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait dengan persiapan libur Nataru, maka beliau memerintahkan kepada kita untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian yang terkait dengan kegiatan Nataru semua harus bisa terselenggara dengan lancar, aman, dan baik," ujarnya.
